Semarang, 21 April 2025, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (HI FISIP Undip) melakukan kunjungan ke Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah pada Senin, 21 April 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk menjajaki kerjasama strategis dalam bidang pendidikan, penelitian, serta perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya di Jawa Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, BP3MI menyambut baik inisiatif kerja sama dengan HI Undip melalui proyek kolaboratif Mobilizing Action for Rights of Nautical Workers (MARINA). Beberapa agenda kolaborasi yang direncanakan antara lain kuliah tamu bersama, penerimaan mahasiswa magang, serta riset dan penulisan buku terkait isu migrasi dan perlindungan PMI.

Selain membahas kerjasama strategis, pertemuan juga menyoroti isu-isu penting seputar penempatan dan perlindungan PMI, antara lain:

1. Peningkatan dan Penertiban Penempatan PMI – perlunya pencatatan yang lebih baik, khususnya bagi PMI di sektor pelaut (ABK) dan PMI mandiri yang masih banyak bekerja secara non-prosedural.
2. Perlindungan Calon PMI – pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah praktik penempatan ilegal, termasuk kolaborasi dengan akademisi dan LSM.
3. Penempatan PMI Terampil – kerja sama BP3MI dengan lebih dari 10 perguruan tinggi di bidang kesehatan untuk mempersiapkan tenaga terampil. Mahasiswa KKN juga diharapkan berperan dalam sosialisasi.
4. Persiapan Teknis Calon PMI – meliputi pelatihan bahasa, pembekalan kesehatan, serta kesiapan administrasi.
5. Monitoring dan Layanan Terpadu – melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan pengawasan P3MI serta LPKS.
6. Isu Perbudakan Modern & Dualisme Regulasi – perlunya perhatian terhadap praktik eksploitasi, khususnya pada ABK, akibat dualisme regulasi antara Hubla dan BP3MI.
7. Sistem Asuransi dan Kontrak Kerja – masih terdapat permasalahan terkait keterbukaan informasi asuransi, pemotongan gaji, dan kontrak yang merugikan PMI.
8. Data Penempatan dan Konflik Kepentingan – Jateng sebagai satu-satunya provinsi penempatan ABK sea-based menghadapi tantangan pendataan ABK non-prosedural.
9. Perpres dan Isu Non-Prosedural – permasalahan penempatan non-prosedural yang masih dominan, terutama ke kapal di Cina dan kasus ABK mandiri di Argentina.
10. Program Inovatif: Desa Migran Emas – penguatan edukasi dan perlindungan migran dari tingkat desa melalui program percontohan di Jawa Tengah.

Melalui penjajakan ini, diharapkan kolaborasi antara HI Undip dan BP3MI Jawa Tengah dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan riset akademik sekaligus memperkuat perlindungan pekerja migran. Kerja sama ini juga menegaskan peran perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan perlindungan PMI yang lebih humanis, adil, dan berkelanjutan.