Semarang, 23 September 2025 – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Indonesian AID sukses menyelenggarakan talkshow bertajuk “Indonesian AID: Mempererat Diplomasi, Memperkuat Ekonomi”. Kegiatan ini berlangsung di Ruang FIMENA Gedung A lantai 3 FISIP, Universitas Diponegoro, dengan menghadirkan jajaran akademisi dan praktisi yang membahas peran strategis Indonesian AID dalam memperkuat diplomasi Indonesia melalui mekanisme bantuan luar negeri.

Acara dibuka dengan sambutan dari Bapak Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin, Dekan FISIP UNDIP, serta Bapak Dalyono, Direktur Utama Indonesian AID. Dalam pidatonya, keduanya menyoroti tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari potensi deglobalisasi ekonomi dan keuangan, penerapan tarif sepihak, hingga sanksi unilateral yang berpengaruh pada stabilitas perdagangan internasional. Keduanya juga menegaskan bahwa meski target pencapaian SDGs 2050 telah ditetapkan, hambatan ekonomi masih menjadi faktor signifikan yang perlu diantisipasi.

Sesi utama menghadirkan Bapak Azhar Basyir, Kepala Divisi HHK Indonesian AID, sebagai narasumber. Ia menekankan tiga hal penting terkait peran Indonesian AID. Pertama, alasan mendasar mengapa Indonesia perlu memberikan hibah luar negeri. Kedua, posisi Indonesian AID sebagai satu-satunya pintu resmi penyaluran hibah internasional yang secara langsung mendukung kepentingan nasional. Ketiga, sejarah pembentukan Indonesian AID yang lahir pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Azhar menambahkan, hibah yang diberikan tidak hanya berupa dana, namun juga kerja sama strategis, seperti keterlibatan bersama aktor non negara dalam pembangunan rumah sakit dan program lintas negara lainnya.

Dari sisi akademisi, Muhammad Faizal Alfian, S.IP., M.A., dosen FISIP UNDIP, memaparkan materi menggunakan perspektif Kerjasama Pembangunan Internasional (KPI). Ia mengajak peserta untuk melihat peran hibah tidak hanya dari sudut pandang negara donor maupun penerima, tetapi juga hubungan dengan lembaga pemerintahan dan aktor internasional lain.

Sementara itu, Muhammad Arief Zuliyan, S.IP., LL.M., dosen FISIP UNDIP, sebagai moderator acara, turut menyoroti pertanyaan kritis mengenai masa depan Indonesian AID, khususnya terkait green diplomacy. Ia menanyakan sejauh mana Indonesian AID dapat mengakomodasi isu keberlanjutan lingkungan dalam praktik diplomasi hibah. Menanggapi hal tersebut, pihak Indonesian AID menyampaikan bahwa aspek keberlanjutan masih dalam tahap peninjauan mengingat lembaga ini baru berusia lima tahun.

Kegiatan ini diikuti antusias oleh mahasiswa Hubungan Internasional dan akademisi, acara ini diharapkan mampu membuka wawasan baru mengenai diplomasi pembangunan Indonesia. Indonesian AID ditegaskan tidak hanya sebagai instrumen soft power, tetapi juga sebagai sarana memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi dan politik internasional.