Diseminasi Kajian Partisipasi Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional

Tembalang, Kamis, 22 Desember 2022— Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI bekerjasama dengan Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro menyelenggarakan diseminasi riset dengan topik berjudul “Partisipasi Private Sector dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional: Implementasi Kampala Principles di Indonesia”.

Acara ini dihadiri oleh mahasiswa dan dosen di lingkungan FISIP UNDIP dan beberapa dari Universitas Brawijaya. Dr. Hardi Warsono, MT selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro membuka acara dan dilanjutkan sambutan oleh Dr. Ir. Wisnu Utomo, M.Sc selaku Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Bappenas.

Acara dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi pemaparan dan pembahasan oleh para pembahas. Hadir sebagai Pemapar antara lain Dr. Agr. Sc. Hagus Tarno, SP., MP dari Direktur Pusat Kajian Kerja Sama Selatan-Selatan mewakili tim peneliti dari Universitas Brawijaya dan Mohamad Rosyidin, S.Sos, M.A, dari Departemen HI UNDIP mewakili tim peneliti dari UNDIP. Dr. Hagus menyampaikan hasil kajian berjudul “Pengukuran Partisipasi Aktor Non Pemerintah dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional yang Bernilai Tambah Ekonomi”. Pemaparan berikutnya mengenai “Implementasi Kampala Principles oleh  BUMN/Swasta di Jawa Tengah” disampaikan oleh Pak Mohamad Rosyidin.

Kampala Principle merupakan sebuah paradigma baru dalam kerangka pembangunan internasional, dimana salah satu poinnya adalah meningkatkan partisipasi aktor swasta dalam mencapai agenda pembangunan internasional sebagaimana tercantum dalam norma SDGs.  Hasil temuan para tim peneliti menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah secara tidak langsung telah berkontribusi dalam implementasi Kampala Principle, namun belum terinstitusionalisasi, masih minimnya pengetahuan mengenai kerjasama pembangunan internasional dan masih adanya keterbatasan sumber daya.

Hal ini ditanggapi oleh Prof. Budi Setiyono, PhD yang merupakan Guru Besar FISIP UNDIP, Dr. Silvana Maulidah, SP.,MP, akademisi dari Fakultas pertanian Universitas Brawijaya dan Dr. Riza Noer Arfani yang merupakan akademisi dari Direktur Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Para Pembahas menekankan perlunya kolaborasi antara sektor swasta dengan pemerintah yang bisa dijembatani oleh akademisi perguruan tinggi.

Kerjasama antara BAPPENAS dengan HI UNDIP sendiri menjadi upaya awal dalam menjembatani kepentingan etis pembangunan dan kepentingan profit perusahaan. Dengan melibatkan para akademisi, hal ini juga menunjang prinsip evidence-based policy, sehingga kebijakan-kebijakan nasional selaras dengan tantangan dan persoalan di lapangan. Rekomendasi dari hasil kajian yang dilakukan oleh akademisi HI UNDIP sendiri antara lain: perlu adanya konsep kerjasama pembangunan internasional yang berdimensi etis dan tidak lagi pragmatis, perlu adanya dukungan dari pemerintah berupa insentif APBN dan sertifikasi, insentif pajak serta adanya task-force khusus multisektor.